LOKAKARYA ANGGARAN KELEMBAGAAN FH UNTAD 2025: BPM DORONG TRANSPARANSI DAN PERBAIKAN FASILITAS

 LOKAKARYA ANGGARAN KELEMBAGAAN FH UNTAD 2025: BPM DORONG TRANSPARANSI DAN PERBAIKAN FASILITAS

Hitam Putih News-UNTAD, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Tadulako menyelenggarakan Lokakarya Anggaran Kelembagaan periode 2025 di Ruang Vicon Fakultas Hukum pada Jumat kemarin. (11/10/2025)

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Untad, Ketua BPM, Ketua BEM, serta pengurus inti dari seluruh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Hukum.

Dalam forum tersebut, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memaparkan alokasi dana kemahasiswaan tahun 2025 sekaligus menanggapi berbagai pertanyaan dari pimpinan lembaga mahasiswa.

Moh. Fattur, selaku Ketua BPM FH Untad, menjelaskan bahwa kegiatan lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya.

“Tujuan dari lokakarya ini sebenarnya untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan RDP kemarin, yaitu untuk kesejahteraan kelembagaan—mulai dari penganggaran, kejelasan dana, bahwa dana kelembagaan itu jumlahnya berapa dan berasal dari mana. Jadi ketika kita melakukan pencairan dan mengalami kendala, kita tahu kejelasannya,” ungkap Fatur.

Dalam forum tersebut, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH UNTAD, Febriansya juga menyampaikan harapan kepada pihak fakultas agar diadakan rapat rutin dengan jajaran pimpinan.

“Kami berharap agar ada rapat minimal tiga bulan sekali atau dua kali dalam setahun agar program kerja lembaga-lembaga bisa selaras dengan fakultas. Supaya kelembagaan juga bisa menyampaikan keresahan dan fakultas menyampaikan harapan kepada kami,” ujarnya.

Febri juga menyoroti persoalan klasik terkait pencairan dana kelembagaan. Ia menanyakan alasan dana sering kali terlambat dicairkan, padahal anggaran kemahasiswaan sudah ditetapkan sebesar Rp307.324.000.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Rahmat Bakri, S.H., M.H., menjelaskan bahwa angka tersebut bukan berarti dana langsung tersedia sepenuhnya.

“Anggaran Rp307.324.000 itu baru angka, belum ada uangnya di sini. Biasanya dikirim bertahap. Kalau misalnya kita menerima Rp30 juta, maka harus dipertanggungjawabkan dulu sebelum dikirim lagi. Makanya LPJ sangat penting, karena kalau belum selesai, itu bisa menghambat pencairan yang lain,” jelasnya.

“Rapat itu penting, tapi kalau terlalu sering juga tidak efektif. Tapi saya paham maksudnya, karena kadang diskusi informal pun bisa jadi wadah komunikasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Fattur juga mengusulkan agar dibuat petunjuk teknis (juknis) resmi untuk pembuatan LPJ dan proposal kegiatan UKM karena selama ini proses revisi dinilai berulang dan membingungkan. Selain itu, Fattur menyoroti kondisi sekretariat kelembagaan yang memprihatinkan.

“Kami juga menyuarakan soal kondisi sekretariat, karena banyak fasilitas rusak dan berbahaya. Beberapa sekret ada kabel telanjang, lampu mati, bahkan di BPM sendiri sampai korslet dan memercik api,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pak Rahmat Bakri menyampaikan bahwa pihak fakultas akan menindaklanjuti laporan kerusakan tersebut.

“Silakan BPM data semua kerusakan—di ruangan UKOM, BEM, BPM, semua. Setelah itu ajukan proposal ke Wakil Dekan. Dari situ akan kami teruskan ke tingkat atas agar bisa diperbaiki, karena itu memang aset fakultas,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa juknis sebenarnya sudah ada sejak awal masa jabatan lembaga mahasiswa, hanya saja tetap diperlukan revisi agar sesuai prosedur penggunaan dana negara.

Di akhir kegiatan, Fattur mengungkapkan rasa puas karena sebagian besar pertanyaan berhasil dijawab langsung oleh pihak fakultas, terutama terkait mekanisme pendanaan kelembagaan. Namun, ia menyayangkan ketidakhadiran Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (Wadek II), yang diharapkan bisa memberikan kejelasan mengenai pengadaan dan perbaikan fasilitas.

Sebagai tindak lanjut, BPM FH Untad berencana mengadakan kegiatan reses untuk berdialog langsung dengan Wakil Dekan II dan menindaklanjuti kebutuhan UKM.

“Kita akan data semua kebutuhan UKM, termasuk fasilitas yang rusak, lalu kita buatkan proposal dan ajukan ke Wadek II. Harapannya disetujui, karena Wadek III juga sudah berkomitmen akan menyampaikan hasil lokakarya ini,” tutup Fatur.

Reporter: Farhan, Rehan

#PersMudaMenginspirasi