SUARAKAN ISU KONTROVERSIAL, BEM FH UNTAD GELAR MIMBAR MERDEKA DI DPRD SULTENG

SUARAKAN ISU KONTROVERSIAL, BEM FH UNTAD GELAR MIMBAR MERDEKA DI DPRD SULTENG

Hitam Putih News–UNTAD, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH menggelar aksi Seruan Mimbar Merdeka di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa terkait berbagai persoalan masyarakat serta menuntut perhatian serius dari pemerintah aspirasi mahasiswa terkait berbagai persoalan masyarakat serta menuntut perhatian serius dari pemerintah. (18/8/2025)

Ketua BEM FH menegaskan melalui kegiatan Mimbar Merdeka, mahasiswa diharapkan dapat menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan kontroversial yang lahir di tengah semangat kemerdekaan. 

"Pada Mimbar Merdeka ini kita berbicara persoalan bagaimana kebijakan-kebijakan kontroversi ditengah kemerdekaan tersebut. Kebijakan pada masa rezim Prabowo-Gibran yang masih menimbulkan kontroversi penolakan dari masyarakat, namun sangat disayangkan pada saat sudah mendapatkan respon negatif dari masyarakat kebijakan itu akan tetap dipaksakan", tegasnya. 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak hanya berorasi, tetapi juga mengangkat sejumlah persoalan yang mereka anggap mendesak. 

Febri juga menjelaskan bahwa ada beberapa isu penting yang menjadi sorotan dalam mimbar merdeka, di antaranya kebijakan Presiden, persoalan RUU KUHP, Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan gaji DPR yang tidak terkena efesiensi anggaran. 

"Yang kita bawa yaitu bagaimana kebijakan inpres kemarin yang dikeluarkan sama presiden Prabowo yang dimana itu masih berdampak pada kondisi sosial sekarang. Terus yang kedua membahas persoalan RUU KUHP, yang kita bahas disini terkait bagaimana hak hak advokat dibatasi, waktu penyidikan kini ditambah menjadi tujuh kali 24 jam, bagaimana kepolisian diperkuat di KUHP. Terus yang ketiga kita meyuarakan persoalan tolak kenaikan PBB, bagaimana PBB itu banyak dinaikkan di beberapa daerah. Terus kita juga menyuarakan bagaimana gaji DPR yang tidak terkena efesiensi anggaran malah di tambah senilai 3 juta perhari, dan juga bagaimana pernyataan dari Sri Mulayani terkait menyatakan bahwasanya guru adalah beban negara". Ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa kegiatan yang digelar kali ini memiliki makna penting karena menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi sekaligus mengingatkan kembali peran mahasiswa dalam mengawal arah kebijakan negara.

"Yang pertama kita mau implementasikan bagaimana kemerdekaannya itu yaitu kemerdekaan berpendapat, terus yang kedua bagaimana tuntutan-tuntutan yang kita bawa hari ini kita berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa memantik seluruh teman-teman mahasiswa terkhusus diwilayah kota palu agar mengawal kebijakan kebijakan yang dinilai kontroversial tersebut", tambahnya.  

Aksi Seruan Mimbar Merdeka yang digelar BEM FH Untad di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah itu menjadi ruang mahasiswa untuk menyuarakan keresahan sekaligus menegaskan peran mereka sebagai pengawal kepentingan rakyat. Dengan berbagai tuntutan yang dibawa, mahasiswa berharap agar suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.

Reporter: Iyan, Fatir, Fadel

Editing: Tim LPM Hitam Putih

#PersMudahMenginspirasi