MAHASISWA KIP-K TERLAMBAT PROGRAM KRS, FAKULTAS HUKUM SIAPKAN SOLUSI

Hitam Putih News-UNTAD, Menanggapi keresahan Mahasiswa penerima KIP-K, terkait keterlambatan Pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan yang tertera di media sosial Himadikip UNTAD, dimana mahasiswa dapat mengakses SIAKAD di minggu ke-2 bulan Agustus. (14/8/2025)

Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAD penerima KIP-K merasa resah terkait keterlambatan pengisian KRS, keterlambatan ini membuat mahasiswa merasa tidak adanya kebebasan bagi mereka untuk memilih kelas yang ingin diprogram. 

Wakil Dekan Bidang Akademik (Wadek 1) Dr. Adfiyanti Fadjar, S.H., LL.M. memberikan penjelasan terkait keresahan mahasiswa penerima KIP-K. Beliau mengatakan bahwa Mahasiswa KIP-K akan diberikan kebijakan oleh fakultas untuk memilih kelas setelah UKT terbayar dengan cara membuka kembali beberapa kelas, seluruh mata kuliah yang belum mencukupi batas maksimal daya tampung, maksimal 5 kuota untuk setiap kelas yang dibuka. 

"Di SIAKAD, sudah ada saya simpan beberapa kelas yang belum penuh kuotanya, tapi kalau yang sudah penuh tidak mungkin mahasiswa yang ada di dalamnya di hapus dari kelas tersebut, jadi yang belum penuh, saya tahan sekitar 3 orang, ada 5 orang untuk persiapan yang KIP, untuk semua mata kuliah, jadi intinya kami ini dari akademik berupaya bagaimana supaya yang KIP juga bisa tetap mengakses kelas kelas seperti teman teman yang lain”, jelas Wadek 1. 

Adapun untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran UKT dari waktu yang di tentukan pada saat jadwal perkuliahan sudah mulai aktif, Wadek 1 menjelaskan bahwa mahasiswa KIP bebas untuk masuk ke kelas mana saja untuk menerima materi sementara waktu sampai mahasiswa KIP-K bisa untuk memprogram KRS.

"Berarti sama dengan yang lalu, kalau seperti itu karena belum ada kelasnya kan, karena belum ber KRS, yang bisa Ibu bilang sebisa mungkin untuk sementara kalian masuk saja ke kelas-kelas, buktikan kehadiran”, tambahnya. 

Wadek 1 juga mengatakan, siap untuk memfasilitasi mahasiswa terkait absensi jika terjadi permasalahan setelah pindah ke kelas yang telah diprogram dengan syarat mebuktikkan kehadiran di kelas tersebut. 

"Masalah nanti pindah kelas, ternyata setelah dicek kalian bukan ada di kelas itu, nanti ibu yang akan fasilitasi dengan dosen dosennya bahwa mahasiswanya sudah masuk di kelas yang berbeda, dan ini bukan kesalahan mereka, tapi memang sistemnya, dan harus ada bukti”, tutup Wadek 1. 

Reporter: Herdi, Farhan, Zidan

Editing: Tim LPM Hitam Putih

#PersMudaMenginspirasi