PENOLAKAN SANKSI KONGRES OLEH DEMISIONER KETUA BEM FH 2024, BPM: KEPUTUSAN HARUS DIHORMATI

 

"Penolakan Sanksi Kongres oleh Demisioner Ketua BEM FH 2024, BPM: Keputusan Harus Dihormati"

Hitam Putih News-UNTAD, Kelanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Demisioner Ketua BEM 2024 menolak adanya sanksi kongres karena beliau merasa tidak ada tolak ukurnya di AD/ART kelembagaan fakultas. (27/1/2025)

Moh. Fatur Risky, selaku Ketua BPM Fakultas Hukum menjelaskan bahwa Ketua BEM 2024 dikenakan sanksi oleh peserta forum karena kinerjanya yang dinilai kurang selama menjabat sebagai Ketua BEM pada periode 2024.

"Alasan dia menolak katanya bersikeras mempertahankan dirinya karena sanksi kongres mengenai Ketua BEM gagal tidak ada tolak ukurnya di AD/ART kelembagaan fakultas. Namun yang dia tidak sadari, bahwasanya dalam kongres kemarin itu yang menyebabkan dia disanksi oleh forum kongres KMFH (Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum) adalah kinerjanya sebagai ketua umum yang dinilai kurang," jelasnya.

Fatur juga mengutarakan kekecewaannya terhadap respon tidak mengenakan dari demisioner Ketua BEM 2024, yang dianggap sangat tidak menghargai keputusan Kongres yang sepatutnya diterima sebagai pertanggung jawabannya sebagai Ketua BEM 2024

"Harusnya beliau hargai, tapi sangat disayangkan beliau tidak ada itikad baiknya sama sekali, justru kesannya mempermainkan suatu problem, mengaitkan semuanya ke arah permasalahan personal yang kalau dibilang tidak ada dasarnya untuk nimbrung dalam pembahasan masalah kelembagaan," tambahnya.

"Merendahkan forum RDP oleh BPM yang kata beliau RDP harusnya membahas terkait kebutuhan dan permasalahan kelembagaan, tapi hanya fokus membahas dirinya. Saya rasa Demisioner Ketua BEM ini kurang sadar bahwa permasalahan kelembagaan sekarang adalah dia sendiri," tutupnya.

Alhasil, karena beliau menolak sanksi kongres, maka sesuai dengan hasil kongres dan RDP, BPM akan menaikkan pamflet yang bersangkutan sebagai "Ketua BEM gagal".

Reporter: Septyan

Tim Editing: Tim LPM Hitam Putih

#PersMudaMenginspirasi